Bupati Pamekasan Ancam Tindak Tegas Nakes yang Bedakan Layanan Pasien Umum dan BPJS
- account_circle OPSI MEDIA
- calendar_month Kam, 24 Sep 2026

Pamekasan, opsimedia.com — Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Dr. KH. Kholilurrahman, menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya agar segera memberikan penanganan medis kepada pasien dalam kondisi kritis tanpa terkendala urusan administrasi.
Instruksi tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXII tingkat Kabupaten Pamekasan di area Monumen Arek Lancor, Kamis (24/9/2026) malam.
Kholilurrahman menegaskan, pihaknya tidak ingin peristiwa pilu yang terjadi di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, kembali menimpa masyarakat Pamekasan lainnya. Dalam kasus tersebut, seorang anak meninggal dunia setelah orang tuanya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat kendala biaya.
Bupati dua periode ini meminta seluruh rumah sakit maupun puskesmas tidak membedakan pelayanan antara pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan, terutama bagi pasien darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Saya sudah sampaikan kepada direktur rumah sakit, baik RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo maupun RSUD Waru, serta pimpinan puskesmas. Kalau ada orang sakit kritis, nyawanya sudah di ujung tanduk, tidak perlu ditanya ini pasien BPJS atau umum,” pintanya.
Ia berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang masih mempersoalkan status kepesertaan pasien dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, ia meminta partisipasi aktif masyarakat untuk melapor apabila menemukan praktik diskriminasi layanan di rumah sakit atau puskesmas.
“Kalau ada perawat yang masih bertanya ini BPJS atau umum, saya minta perawat itu difoto, namanya dicatat, dan akan segera kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Sebagai penutup, Kholilurrahman memastikan pemerintah daerah siap menanggung biaya pengobatan bagi warga kurang mampu. Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu segera membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan terdekat.
“Kalau nanti terpaksa tidak bisa membayar, pemerintah yang akan membayar. Kalau pemerintah tidak bisa membayar, saya pribadi yang bertanggung jawab untuk menggantinya,” pungkasnya.
- Penulis: OPSI MEDIA

