Jangan Salah Arah, Pemdes Paseyan Justru Ambil Langkah Solutif

Opini, Opsimedia.com – Polemik jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Tase’an dan Lembung di Desa Paseyan, Kabupaten Sampang, belakangan menjadi perbincangan hangat. Di tengah derasnya sorotan, satu hal yang patut dijaga adalah keadilan dalam menilai: apakah benar pemerintah desa layak menjadi pihak yang paling disalahkan?

Mari kita luruskan sejak awal. Jembatan tersebut bukanlah proyek pemerintah desa. Ia lahir dari semangat swadaya masyarakat sebuah tradisi luhur yang selama ini menjadi kekuatan desa-desa di Madura. Warga bergerak, membangun, dan menghadirkan solusi atas kebutuhan mereka sendiri.

Fakta ini penting, bukan untuk menghindarkan pemerintah desa dari tanggung jawab, tetapi untuk menempatkan persoalan pada proporsinya.
Jika sejak awal pembangunan tidak melibatkan pemerintah desa, maka menjadi tidak adil ketika kerusakan yang terjadi sepenuhnya dibebankan kepada mereka. Logika sederhana ini seringkali tenggelam di tengah emosi publik yang terlanjur mencari pihak untuk disalahkan.

Namun menariknya, Pemerintah Desa Paseyan tidak memilih jalan mudah dengan berlindung di balik fakta tersebut. Mereka tidak berkata, “itu bukan urusan kami.” Sebaliknya, pemerintah desa justru menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan pembangunan ke depan.

Sikap seperti ini menunjukkan kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Pemerintah desa memahami bahwa, terlepas dari siapa yang membangun, jembatan tersebut kini telah menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat. Ia bukan lagi sekadar konstruksi swadaya, tetapi telah berubah menjadi infrastruktur sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Karena itu, langkah untuk memasukkan kebutuhan infrastruktur seperti ini ke dalam skala prioritas pembangunan adalah keputusan yang patut diapresiasi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat persoalan ini dengan kepala dingin. Menyalahkan pemerintah desa secara sepihak tidak akan mempercepat perbaikan jembatan. Justru yang dibutuhkan adalah kolaborasi sebagaimana semangat awal saat jembatan itu dibangun.

Pemerintah desa memiliki keterbatasan, baik dari sisi anggaran maupun regulasi. Tidak semua kebutuhan bisa langsung dipenuhi, apalagi jika sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan resmi. Di sinilah pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa, agar setiap kebutuhan bisa dipetakan dan diprioritaskan secara bersama.

Lebih jauh, polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sinergi. Masyarakat tetap bisa mempertahankan budaya gotong royong, sementara pemerintah desa hadir sebagai fasilitator yang memastikan pembangunan berjalan lebih terarah, aman, dan berkelanjutan.

Kita juga perlu menghindari kebiasaan reaktif: diam saat kondisi baik, lalu gaduh saat masalah muncul. Pola seperti ini tidak sehat bagi pembangunan desa. Kritik tentu penting, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap konteks.

Pemdes Paseyan telah menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang evaluasi dan berkomitmen memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini adalah langkah awal yang positif, yang seharusnya didukung, bukan justru dilemahkan dengan tudingan yang tidak proporsional.

Pada akhirnya, membangun desa bukanlah tentang mencari siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana semua pihak bisa mengambil peran. Pemerintah desa tidak boleh lepas tangan, tetapi masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab.

Jembatan yang rusak itu memang perlu diperbaiki. Namun yang lebih penting, cara kita memandang persoalan ini juga perlu diperbaiki. Karena dari situlah arah pembangunan desa akan ditentukan: apakah berjalan dengan kebersamaan, atau terus tersendat oleh prasangka.

Dan dalam konteks Paseyan hari ini, bersikap adil terhadap pemerintah desa adalah langkah awal menuju solusi yang lebih bijak.