Polemik Media Tempo dan Nasdem, Ketua PWI Pamekasan Angkat Bicara
- account_circle OPSI MEDIA
- calendar_month Kam, 16 Apr 2026
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam saat menjadi pemateri “Sekolah Investigasi” Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).
Pamekasan, Opsimedia.com – Polemik media Tempo dan Partai Nasdem semakin mencuat dan menuai aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Pamekasan.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Pamekasan turut mengambil sikap atas pemberitaan media Tempo, yang dinilai mencederai citra partai. Mereka menggelar aksi damai di depan kantor setempat, Rabu (15/4/2026).
Ketua DPD Nasdem Pamekasan Mustafa Afif, dalam pernyataannya mendesak Dewan Pers untuk segera bertindak tegas terhadap pemberitaan yang dimaksud.
“Menurut saya gerakan mereka kurang taktis. Demonstrasi bukan langkah efektif dalam menyikapi produk pers, apalagi yang disoroti sekelas Tempo,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan Hairul Anam, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, Tempo telah menegaskan bahwa materi laporan utama yang dipublikasikan terkait Nasdem telah melalui proses jurnalistik yang ketat. Redaksi memastikan seluruh isi pemberitaan telah diverifikasi, akuntabel, serta disusun sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
“Apalagi dalam demo tersebut sampai mendesak Dewan Pers untuk memberikan sanksi Tempo. Padahal, ada langkah yang lebih taktis,” ujar Dosen UNIBA Madura itu.
Menurutnya, Dewan Pers memang memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan pers atau produk jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau aturan pers, meskipun tidak ada aduan resmi dari masyarakat.
“Dengan begitu, tergantung Dewan Pers dong mau-tidaknya menindak. Hal itu berbeda bila berkaitan dengan pengaduan yang mengarah pada sengketa pers, Dewan Pers otomatis akan memprosesnya bila cukup bukti pelaporan. Ini langkah yang lebih taktis ketimbang demonstrasi,” ujarnya.
Alumnus Pondok Pesantren Annuqayah itu tidak menyalahkan langkah DPD Nasdem Pamekasan yang menggelar aksi. Sebab, menurut Anam, itu hak konstitusional sebagai warga Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya di muka umum.
Jebolan Pascasarjana UIN Madura itu menegaskan, secara umum penyelesaian sengketa pers didominasi oleh mekanisme pengaduan. Meski begitu, Dewan Pers tetap memegang peranan pengawasan aktif terhadap kepatuhan kode etik jurnalistik nasional.
“Saran saya, bila memang ada produk jurnalistik Tempo yang dirasa melanggar kode etik, sebaiknya DPD Nasdem Pamekasan memberikan masukan ke Pak Surya Paloh untuk mengadukannya ke Dewan Pers,” tegas Anam.
- Penulis: OPSI MEDIA
